Marty Natalegawa

Tidak mudah bagi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk meyakinkan bahwa pembebasan aparat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tidak dibarter dengan tujuh nelayan Malaysia yang tertangkap sedang mencuri ikan di perairan Indonesia beberapa waktu lalu. Apalagi, fakta yang bisa dilihat awam, pembebasan aparat DKP dengan tujuh nelayan itu hampir bersamaan dalam kasus memanasnya hubungan Malaysia Indonesia.

Bahkan, beberapa fakta yang berhasil digali oleh politisi Komisi I DPR terungkap bahwa aparat DKP diperlakukan seperti layaknya 'maling' oleh Malaysia. Mereka tidak saja diperlakukan tidak wajar, tetapi juga sudah diproses menurut hukum Malaysia, diharuskan mengenakan baju tahanan, dan dipenjara seperti layaknya maling yang sesungguhnya.

Sementara maling malaysia yang berhasil ditangkap oleh aparat Indonesia justru tidak jelas prosesnya. Tidak ada proses hukum, apalagi proses penganiayaan seperti yang dilakukan aparat Malaysia kepada aparat DKP."Tidak ada barter sama sekali. Tidak pernah kami bayangkan sama sekali. Apakah mungkin kita akan membiarkan tiga petugas DKP yang jelas-jelas sedang bertugas kita barter dengan nelayan yang dalam pandangan kita telah melanggar hukum? Tidak mungkin itu," kata Menteri Luar negeri Marty Natalegawa dalam rapat dengar pendapat dihadapan komisi I DPR, Rabu (25/8).

Menteri Luar Negeri Marty berkilah Kemenlu sama sekali tidak terlibat dalam proses pemeriksaan tujuh nelayan yang ditangkap aparat Indonesia. "Kemenlu hanya mengurusi nasib petugas DKP tersebut. Bukan mengurusi tujuh nelayan Malaysia yang tertangkap memasuki wilayah perairan Indonesia," kilah Marty. Karena itu, Marty tetap pada pendiriannya bahwa pembebasan tiga petugas DKP merupakan perjuangan diplomasi Kemenlu. Bukan sebagai barter. "Kalau dibarter, saya sebagai warga negara pasti juga akan melakukan protes," ujarnya.

Dalam RDP tersebut tampak mendampingi Menlu, Wakil Menteri Luar Negeri Priyono, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Dai Bachtiar, Konsulat Jenderal RI di Johar Baru Thomas Tobing, dan segenap jajaran Kemenlu lainnya.

Terkait penangkapan tiga aparat DKP oleh Malaysia, Komisi I DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Luar Negeri. Dalam RDP ini, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa didampingi oleh Duta Besar RI untuk Malaysia Dai Bachtiar. "Respon pemerintah Indonesia sangat lemah dalan menyikapi penangkapan tiga aparat DKP oleh aparat kepolisian Malaysia," kata anggota Komisi I Mahfudz Sidiq kepada wartawan.

Terkait dengan tudingan lambannya respon pemerintah Indonesia, Duta Besar RI untuk Malaysia Da'i Bachtiar pun berkilah bahwa komunikasi diplomasi di Malaysia sangat tidak lazim bila dilaukan di hari libur. "Kebiasaan di Malaysia, Sabtu dan Minggu memang sulit berkomunikasi. Komunikasi diplomasi tidak lazim dilakukan di hari libur," kata Dai menjelaskan.


Meski begitu, Dai mengaku tidak diam dalam menghadapi tertangkapnya tiga aparat DKP. "Berbagai upaya saya lakukan demi membebaskan tiga aparat DKP itu," ujar Dai menambahkan. Melalui jaringan yang dimiliki, Dai mengaku langsung mengontak wakil Kepala Kepolisian Malaysia pada Sabtu (14/8) malam. "Waktu saya hubungi, mereka menyatakan belum mendengar penangkapan petugas DKP RI," ujar Dai.

Dai menegaskan, wakil kepolisian Malaysia sangat lamban dalam merespon peristiwa tersebut. "Bahkan, ia sempat mengatakan bahwa penangkapan petugas DKP dilakukan di wilayah Malaysia, bukan di Indonesia," kata Dai. Bahkan, Dai mengaku sempat ditegur oleh pemerintah Malaysia karena menggunakan cara-cara diplomasi yang tidak lazim dengan langsung menghubungi wakil kepolisian Malaysia. "Saya ditegur, dan diakatakan kalau Dubes mau berkomunikasi dengan unsur pemerintah harus melalui Kementerian Luar Negeri," jelas Dai.

Diakhir penjelasannya, mantan Kapolri ini menegaskan bahwa kepolisian Malaysia sangat lamban dalam mersespon protes Indonesia. Hanya saja Dai tidak menjelaskan, apakah kelambanan ini bagian dari gaya Malaysia mempermalukan Indonesia, atau memang birokrasi kepolisian di Malaysia yang memang lamban kalau mengurusi warga negara Indonesia.