SBY Batal Ke Belanda

SBY Batal Ke Belanda - SBY membatalkan secara mendadak kunjungannnya ke Belanda. Pembatalan ini dinilai sebagai keputusan yang bijak, karena dengan begitu ia bisa menjaga nama baiknya sekaligus menjaga nama bangsa.

"SBY telah menyelamatkan nama baiknya sekaligus martabat Indonesia di mata internasional," ujar Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, kepada detikcom, Rabu (6/10/2010).

SBY Batal Ke Belanda - Lukman mengatakan, pembatalan itu keputusan tepat. Harga diri bangsa adalah pertaruhan yang harus jadi prioritas utama dalam hubungan diplomatik. Menurut politisi berkacamata ini, SBY telah menerapkan kaidah mencegah timbulnya mafsadah (destruktif) dan mengutamakan meraih maslahah (kebaikan).

"Sebagai kepala negara dengan 240 juta penduduk berdaulat, SBY wajib menjaga martabat dan kedaulatan bangsa yang mungkin bisa terganggu dengan keluarnya putusan pengadilan di Den Haag," kata Lukman.

Menurut politisi PPP ini, langkah SBY ini bukti jika ia punya niat besar untuk menjaga hubungan baik kedua negara. Langkah SBY tidak mengintervensi apa yang terjadi di Belanda harusnya ditiru Belanda dengan tidak mengintervensi masalah Indonesia.


"Pembatalan tersebut juga merupakan bentuk penghormatan SBY terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Sebab, jika dipaksakan datang justru dapat dinilai mengintervensi proses hukum, dan kian memicu pro-kontra pihak-pihak yang berperkara," jelas Lukman.

SBY secara mendadak membatalkan kunjungannya ke Belanda, pada Selasa (5/10/2010) kemarin. Pembatalan ini terkait dengan permintaan Republik Maluku Selatan (RMS) agar presiden RI Yudhoyono ditangkap saat kunjungan kenegaraan ke Negeri Belanda.

Tuntutan penangkapan itu disampaikan melalui kort geding (prosedur dipercepat) ke pengadilan, demikian Presiden RMS John Wattilete yang juga seorang advokat dalam pernyataan di Teletext televisi publik NOS, Sabtu.

Lebih lanjut, Wattilete meminta Perdana Menteri (demisioner) JP Balkenende agar mengimbau Presiden RI supaya mengakhiri apa yang disebutnya sebagai pemenjaraan dan penyiksaan para pengikut RMS. Disebutkan bahwa saat ini di Maluku terdapat 90 pengikut RMS dipenjarakan.

Gugatan yang disidangkan di pengadilan Den Haag hari Selasa kemarin itulah yang membuat Presiden SBY menjadwal ulang untuk memenuhi undangan Ratu Beatrix. SBY baru akan berkunjung bila sidang RMS itu berakhir. Padahal pemerintah Belanda sendiri telah menjamin keamanan Presiden dan rombongan selama kunjungan.

Sebelumnya, rencana kunjungan SBY ke Belanda juga sempat terganggu karena adanya ketidakcocokan Kedubes Indonesia di Belanda dengan salah seorang parlemen Belanda dari Partai PPV, Geert Wilders. Wilders dikenal sebagai tokoh parlemen yang menolak Islam.

Akibatnya, Dubes Indonesia di Denhaag pun terjebak dalam sindir-menyindir di media. Wilders pun kesal dan mengusulkan agar Dubes Indonesia dipanggil ke parlemen Belanda.